Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau meneken kerja sama soal rantai pasok dalam forum G20 beberapa waktu lalu. Hal ini lantaran ada poin yang mengharuskan industri pertambangan Indonesia dikirim sebanyak-banyaknya.
“Pak Presiden tidak mau tanda tangan di G20 mengenai supply chain karena salah satunya berisi bahwa industri pertambangan harus dikirim ke negara lain,” ungkap Erick dalam Orasi Ilmiah di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11).
Ia mengatakan jika Indonesia terus mengekspor bahan mentah, maka tak ada bedanya dengan zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
VOC adalah kongsi dagang terbesar untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Kedatangan VOC dari Belanda ke Indonesia menjadi awal dari penjajahan di negeri ini.
“Jadi apa bedanya dengan VOC datang ke sini cari pala dan rempah, hari ini juga harus dibuka, tentu kami tidak mau sumber daya alam digunakan untuk pertumbuhan ekonomi negara lain,” tutur Erick.
Namun, bukan berarti Indonesia anti asing. Ia mengatakan pemerintah tetap buka pintu untuk kerja sama dengan asing, tetapi bukan berarti mengekspor seluruh bahan mentah.
“Ini sudah waktunya Indonesia menjadi sentra pertumbuhan ekonomi, ekonomi dunia menjadi bagian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan dibalik, Indonesia jadi sapi perah saja,” ucap Erick.
Saat ini, Indonesia sudah melarang ekspor nikel. Nantinya, pemerintah akan melarang ekspor bauksit dan tembaga.
Jokowi akan melarang ekspor bauksit tahun depan. Kemudian, larangan ekspor tembaga akan dilakukan pada 2023.
Hal ini dilakukan agar keduanya diolah di dalam negeri. Dengan demikian, ada nilai tambah dari produk yang dijual oleh Indonesia.
(aud/ard)
