Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp370,5 triliun per November 2021. Bansos disalurkan oleh sejumlah kementerian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana itu disalurkan lewat belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp175,5 triliun, non k/l sebesar Rp175,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp19,7 triliun.
“Realisasi untuk bansos luar biasa Rp370,5 triliun sudah dibelanjakan untuk langsung dinikmati masyarakat,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (21/12).
Ia merinci bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp81,2 triliun. Dana itu digelontorkan untuk penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp27,69 triliun, penyaluran bantuan kartu sembako Rp33,1 triliun, bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp17,23 triliun, dan sembako PPKM sebesar Rp2,92 triliun.
Selanjutnya, dana bansos yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sebesar Rp15,4 triliun dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar Rp7,48 triliun.
Sementara, non k/l menyalurkan bansos untuk subsidi energi dan non energi sebesar Rp152,7 triliun. Dana ini termasuk untuk diskon listrik sebesar Rp7,5 triliun dan subsidi bunga UMKM KUR dan non KUR sebesar Rp23,58 triliun.
Lalu, program kartu prakerja sebesar Rp21,15 triliun. Dana itu dikucurkan kepada 5,96 juta peserta.
Kemudian, dana yang berasal dari TKDD digunakan untuk penyaluran BLT dana desa. BLT itu disalurkan untuk 5,62 juta keluarga.
“Bansos dari APBN dibelanjakan langsung, diterima masyarakat, baik tunai maupun dalam bentuk sembako,” tutup Sri Mulyani.
(wel/aud)
